PERKEMBANGAN DAN PENGARUH KOLONIALISME DAN IMPERIALISME BARAT

A. PERKEMBANGAN KOLONIALISME DAN IMPERIALISME DI INDONESIA
1. Kedatangan Bangsa Barat di Berbagai Daerah
Mulai akhir abad XV bangsa Eropa berusaha melakukan penjelajahan samudra. Faktor-faktor pendorong penjelajahan samudra antara lain:
a. Adanya keinginan mencari kekayaan (gold)
Kekayaan yang mereka cari terutama adalah rempah-rempah. Sekitar abad XV di Eropa, rempah-rempah pada saat itu harganya sangat mahal. Harga rempah-rempah semahal emas (gold). Mereka sangat membutuhkan rempah-rempah untuk industri obat-obatan.
b. Adanya keinginan menyebarkan agama Nasrani (gospel)
Selain mencari kekayaan dan tanah jajahan, bangsa Eropa juga membawa misi khusus. Misi khusus tersebut adalah menyebarkan agama Nasrani kepada penduduk daerah yang dikuasainya. Tugas mereka ini dianggap sebagai tugas suci yang harus dilaksanakan ke seluruh dunia yang dipelopori oleh bangsa Portugis.
c. Adanya keinginan mencari kejayaan (glory)
Di Eropa ada suatu anggapan bahwa apabila suatu negara mempunyai banyak tanah jajahan, negara tersebut termasuk Negara yang jaya (glory). Dengan adanya anggapan ini, negara-negara Eropa berlomba-lomba untuk mencari tanah jajahan sebanyak-banyaknya.
d. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi
Dengan perkembangan paham Renaissance, ilmu pengetahuan dan  teknologi juga berkembang pesat, misalnya seperti berikut ini.
1) Ditemukannya Teori Heliosentris dari Copernicus yang mengatakan bahwa pusat peredaran tata surya adalah matahari. Planet-planet berputar mengelilingi matahari dan bumi berputar pada porosnya. Bentuk bumi tidak rata tetapi bulat. Hal ini mendorong orang untuk membuktikannya.
2) Dikembangkannya teknik pembuatan kapal yang dapat digunakan untuk mengarungi samudra luas.
3) Mulai ditemukannya mesiu untuk persenjataan. Senjata ini dapat digunakan untuk melindungi pelayaran dari ancaman bajak laut dan sebagainya.
4) Ditemukannya kompas. Alat ini digunakan sebagai penunjuk arah, sehingga para penjelajah tidak lagi bergantung pada kebiasaan alam. Untuk menentukan arah, biasanya mereka berpedoman pada bintang, sehingga jika angkasa tertutup awan mereka tidak dapat meneruskan pelayarannya. Dengan kompas, mereka bebas berlayar ke arah manapun tanpa gangguan, baik siang maupun malam.
e. Jatuhnya Kota Konstantinopel ke tangan bangsa Turki
Jatuhnya Konstantinopel ke tangan bangsa Turki pada tahun 1453 menyebabkan bangsa Eropa mengalami kesulitan mendapatkan rempah-rempah. Oleh karena itu, mereka berusaha mencari sendiri daerah penghasil rempah-rempah dengan melakukan penjelajahan-penjelajahan samudra.
2. Terbentuknya Kekuasaan Kolonial di Indonesia
a. Pelayaran Cornelis de Houtman
Pada tahun 1595 Belanda berangkat dari Eropa di bawah pimpinan Cornelis de Houtman dan sampai di Indonesia pada tahun 1956 dengan mendarat di Banten. Sejak pelayaran de Houtman, maka banyak berdiri perusahaan-perusahaan dagang Belanda yang masing-masing memiliki kapal sendiri dan berlayar ke Indonesia.
Hal inilah yang menyebabkan timbulnya persaingan antara para pedagang Belanda. Para pedagang berusaha mendapatkan rempah-rempah di Indonesia untuk secepatnya memenuhi muatan kapalnya. Akibatnya harga pembelian rempah-rempah di Indonesia meningkat. Para petani dan pedagang Indonesia memperoleh untung, sedang di Eropa harga rempah-rempah makin merosot, karena makin banyak tersedia di pasaran Eropa. Hal ini berpengaruh juga terhadap harga rempah-rempah di tanah air di kemudian hari.
b. Pembentukan VOC
Untuk mengatasi persaingan di antara pedagang Belanda dan persaingan pedagang Belanda dengan Portugis, maka pedagang Belanda dengan didukung oleh pemerintahnya membentuk kongsi dagang yang bernama VOC (Vereenidge Oost Indishe Compagnie) pada tanggal 20 Maret 1602. VOC adalah badan yang bersifat partikelir, di mana para pedagang Belanda bergabung di dalamnya.
Tujuan VOC di Indonesia antara lain:
1) Menguasai pelabuhan-pelabuhan penting.
2) Menguasai kerajaan-kerajaan di Indonesia.
3) Melaksanakan monopoli perdagangan rempah-rempah.
Agar VOC dapat berkembang dengan baik, pemerintah Belanda memberikan hak Octroi (istimewa), yaitu hak untuk dapat bertindak sebagai suatu negara.
Hak-hak tersebut antara lain:
1) Hak monopoli perdagangan dari ujung selatan Afrika ke sebelah timur sampai ujung selatan Amerika.
2) Hak memiliki tentara sendiri dan pengadilan.
3) Hak memiliki mata uang sendiri.
4) Hak menguasai dan mengikat perjanjian dengan kerajaan-kerajaan lain di daerah kekuasaan monopoli perdagangannya.
Dengan hak-hak istimewa tersebut menyebabkan perkembangan VOC sangat pesat. Perdagangan-perdagangan Portugis di Indonesia dapat didesak. Sebagai bukti keberhasilan itu pada tahun 1605, VOC berhasil menguasai benteng ketahanan Portugis di Ambon, kemudian namanya diganti menjadi Benteng Victoria. Dengan adanya peristiwa tersebut, kekuasan Portugis di Maluku terdesak dan hanya mampu bertahan di Timor-Timur.
c. Persaingan dagang Belanda dengan Inggris
Mengetahui taktik perdagangan Belanda dengan membentuk persekutuan dagang (VOC), maka Inggris juga mendirikan kongsi dagang yang dinamakan EIC (East Indian Company) pada tahun 1600 dengan daerah operasi utamanya di Indonesia. Inggris mengetahui bahwa Belanda menduduki Indonesia, maka Inggris berniat merebut Indonesia. Untuk mencapai tujuan tersebut di bawah pimpinan Lord Minto sebagai gubernur jenderal Inggris di Calkuta, didirikan ekspedisi Inggris untuk merebut kekuasaan Belanda di Indonesia.
Pada tahun 1811 Inggris berhasil merebut seluruh kekuasaan Belanda di tanah Indonesia, sehingga kekuasaan Inggris di Indonesia berada di bawah pimpinan Raffles sampai tahun 1816. Berdasarkan Konvensi London (Convention of London) tahun 1814, Indonesia diserahkan kembali kepada Belanda karena dianggap tidak ada untungnya.
Adapun isi pokok dari Konvensi London ialah:
1) Indonesia dikembalikan kepada Belanda.
2) Jajahan-jajahan Belanda seperti Sailan, Kaap Koloni, Guyana tetap di tangan Inggris.
3) Cochain (di Pantai Malabar) diambil oleh Inggris dan Bangka diserahkan pada Belanda sebagai gantinya.
3. Pengalihan Kekuasaan VOC kepada Kerajaan Belanda
a. Pembubaran VOC
Memasuki akhir abad ke-18 kejayaan VOC mulai merosot. Hal ini disebabkan oleh faktor internal dalam tubuh VOC itu sendiri maupun faktor eksternal di luar VOC yang menggerogoti keberadaan VOC.
Adapun faktor internal yang menyebabkan kemerosotan VOC adalah:
1) Banyaknya pegawai VOC yang melakukan korupsi.
2) Sulitnya melakukan pengawasan terhadap daerah penguasaan VOC yang sangat luas.
Faktor eksternal yang menyebabkan kemerosotan VOC adalah:
1) Meletusnya revolusi Prancis menyebabkan Belanda jatuh ke tangan Prancis di bawah pimpinan Napoleon Bonaparte.
2) Reaksi penentangan oleh rakyat Indonesia terhadap VOC dalam bentuk peperangan yang banyak menyedot pembiayaan dan tenaga.
Keadaan yang kian parah dan mengkhawatirkan menyebabkan Belanda mengambil sikap, pada tangal 31 Desemnber 1799 VOC dibubarkan dan pemerintah kolonial di Indonesia mulai dkendalikan langsung oleh pemerintah kerajaan Belanda.
b. Pemerintahan Herman W. Daendels
Sejak Belanda jatuh ke tangan Prancis pada tahun 1795, Belanda diubah namanya menjadi republik Bataaf dan diperintah oleh Louis Napoleon, adik kaisar Napoleon Bonaparte. Di samping itu, pemerintah Prancis mengkhawatirkan keadaan di Pulau Jawa sebagai daerah jajahan Belanda akan direbut oleh Inggris yang saat itu tidak berhasil dikuasai oleh Prancis. Oleh karena itu, pada tanggal 1 Januari 1808 Louis Napoleon mengutus Herman W. Daendels ke Pulau Jawa.
Pada tanggal 15 Januari 1808 Daendels menerima kekuasaan dari Gubernur Jenderal Weise. Daendels dibebani tugas mempertahankan Pulau Jawa dari serangan Inggris, karena Inggris telah menguasai daerah kekuasaan VOC di Sumatra, Ambon, dan Banda.
Sebagai gubernur jenderal, langkah-langkah yang ditempuh Daendels, antara lain:
1) Meningkatkan jumlah tentara dengan jalan mengambil dari berbagai suku bangsa di Indonesia.
2) Membangun pabrik senjata di Semarang dan Surabaya.
3) Membangun pangkalan armada di Anyer dan Ujung Kulon.
4) Membangun jalan raya dari Anyer hingga Panarukan, sepanjang kurang lebih 1.100 km.
5) Membangun benteng-benteng pertahanan.
Dalam rangka mewujudkan langkah-langkah tersebut Daendels menerapkan sistem kerja paksa (rodi). Selain menerapkan kerja paksa Daendels melakukan berbagai usaha untuk mengumpulkan dana dalam menghadapi Inggris. Langkah tersebut antara lain:
1) Mengadakan penyerahan hasil bumi (contingenten).
2) Memaksa rakyat-rakyat menjual hasil buminya kepada pemerintah Belanda dengan harga murah (verplichte leverantie).
3) Melaksanakan Preanger Stelsel, yaitu kewajiban yang dibebankan kepada rakyat Priangan untuk menanam kopi.
4) Menjual tanah-tanah negara kepada pihak swasta asing seperti kepada Han Ti Ko seorang pengusaha Cina.
Daendels merupakan penguasa yang disiplin, tegas, dan kejam, sehingga dikenal sebagai gubernur jenderal yang bertangan besi. Ia juga dijuluki Tuan Besar Guntur atau Jenderal Mas Galak. Tindakan Daendels ini di mata orang Belanda sendiri ternyata sangat dibenci. Daendels juga menjual tanah milik negara kepada pengusaha swasta asing, berarti ia telah melanggar undang-undang negara. Hal tersebut mengakibatkan ia dipanggil pulang ke negerinya dan diganti Jenderal Jassens pada tahun 1811.
Jassens ternyata berbeda dengan Daendels, ia lemah dan kurang cakap. Pemerintah Jassens mewarisi situasi keamanan dan ekonomi yang sangat buruk dan dibayang-bayangi ancaman Inggris sewaktu-waktu. Pada bulan Agustus 1811 Inggris mendarat di Batavia dipimpin Lord Minto. Belanda melakukan perlawanan terhadap Inggris, tetapi tidak berhasil. Akibat serangan Inggris tersebut Belanda menyerah dan akhirnya menandatangani Kapitulasi Tuntang 11 September 1811.
Isi Perjanjian Tuntang adalah:
1) Seluruh kekuatan militer Belanda yang ada di kawasan Asia Tenggara harus diserahkan kepada Inggris.
2) Hutang pemerintah Belanda tidak diakui oleh Inggris.
3) Pulau Jawa, Madura, dan semua pangkalan Belanda di luar Jawa menjadi wilayah kekuasaan Inggris.
Isi pokok Perjanjian Tuntang tersebut membawa pengaruh langsung bagi bangsa Indonesia, yaitu wilayah Nusantara diserahkan kepada EIC (Inggris) yang bermarkas di Calcuta India. Akibat Kapitulasi Tuntang tersebut Indonesia jatuh ke tangan Inggris.
4. Pemerintahan Inggris di Indonesia (1811–1816)
Setelah Inggris berhasil menguasai Indonesia kemudian memerintahkan Thomas Stamford Raffles sebagai Letnan Gubernur di Indonesia dan memulai tugasnya pada tanggal 19 Oktober 1811.
Kebijaksanaan Raffles selama memerintah di Indonesia:
a. Di bidang ekonomi
Dalam bidang ekonomi, Raffles menetapkan kebijakan berupa:
1) Menghapus segala kebijakan Daendels, seperti contingenten/pajak/penyerahan diganti dengan sistem sewa tanah (landrente).
2) Semua tanah dianggap milik negara, maka petani harus membayar pajak sebagai uang sewa.
Namun upaya Raffles dalam penerapan sistem pajak tanah mengalami kegagalan karena:
1) Sulit menentukan besar kecilnya pajak bagi pemilik tanah, karena tidak semua rakyat mempunyai tanah yang sama.
2) Sulit menentukan luas sempitnya dan tingkat kesuburan tanah petani.
3) Keterbatasan pegawai-pegawai Raffles.
4) Masyarakat desa belum mengenal sistem uang.
b. Di bidang pemerintahan pengadilan dan sosial
Dalam bidang ini, Raffles menetapkan kebijakan berupa:
1) Pulau Jawa dibagi menjadi 16 karesidenan termasuk Jogjakarta dan Surakarta.
2) Masing-masing karesidenan mempunyai badan pengadilan.
3) Melarang perdagangan budak.
c. Di bidang ilmu pengetahuan
Dalam bidang pengetahuan, Raffles menetapkan kebijakan berupa:
1) Mengundang ahli pengetahuan dari luar negeri untuk mengadakan berbagai penelitian ilmiah di Indonesia.
2) Raffles bersama Arnoldi berhasil menemukan bunga bangkai sebagai bunga raksasa dan terbesar di dunia. Bunga tersebut diberinya nama ilmiah Rafflesia Arnoldi.
3) Raffles menulis buku “History of Java ” dan merintis pembangunan Kebun Raya Bogor sebagai kebun biologi yang mengoleksi berbagai jenis tanaman di Indonesia bahkan dari berbagai penjuru dunia.
Pemerintahan Raffles tidak berlangsung lama sebab Pemerintahan Napoleon di Prancis pada tahun 1814 jatuh. Akibat berakhirnya kekuasaan Louis Napoleon 1814, maka diadakan Konferensi London.
Isi Konferensi London antara lain:
1) Belanda memperoleh kembali daerah jajahannya yang dahulu direbut Inggris.
2) Penyerahan Indonesia oleh Inggris kepada Belanda berlangsung tahun 1816.
3) Jhon Fendall diberi tugas oleh pemerintah Inggris untuk menyerahkan kembali Indonesia kepada Belanda.
Belanda menerima penyerahan Inggris melalui Komisi Jenderal yang terdiri dari 3 orang, yaitu Elaut, Van der Cappelen, dan Buykes. Sejak saat itu terjadi perubahan kekuasaan di Indonesia dari tangan Inggris ke tangan Belanda. Belanda menunjuk Van Der Cappelen sebagai gubernur jenderal Hindia Belanda.
5. Masa Pemerintahan Kolonial Belanda (Johanes Van Den Bosch)
Kekosongan keuangan Belanda yang disebabkan oleh perang kemerdekaan dari Belgia maupun perang Diponegoro, mendorong Belanda untuk menciptakan suatu sistem yang dapat menghasilkan keuntungan dalam bidang ekonomi/keuangan bagi Belanda. Pada masa kepemimpinan Johanes Van Den Bosch Belanda memperkenalkan culturstelsel atau caltivitaion system (tanam paksa).
Sistem tanan paksa pertama kali diperkenalkan di Jawa dan dikembangkan di daerah-daerah lain di luar Jawa.
a. Aturan sistem tanam paksa
1) Setiap penduduk wajib menyerahkan seperlima dari lahan garapannya untuk ditanami tanaman wajib yang berkualitas ekspor.
2) Tanah yang disediakan untuk tanah wajib dibebaskan dari pembayaran pajak tanah.
3) Hasil panen tanaman wajib harus diserahkan kepada pemerintah kolonial. Setiap kelebihan hasil panen dari jumlah pajak yang harus dibayarkan kembali kepada rakyat.
4) Tenaga dan waktu yang diperlukan untuk menggarap tanaman wajib tidak boleh melebihi tenaga dan waktu yang diperlukan untuk menanam padi atau kurang lebih 3 bulan.
5) Mereka yang tidak memiliki tanah, wajib bekerja selama 66 hari atau seperlima tahun di perkebunan pemerintah.
6) Jika terjadi kerusakan atau kegagalan panen menjadi tanggung jawab pemerintah (jika bukan akibat kesalahan petani).
7) Pelaksanaan tanam paksa diserahkan sepenuhnya kepada kepala desa.
b. Pelaksanaan tanam paksa
Dalam kenyataannya, pelaksanaan cultur stelsel banyak terjadi penyimpangan, karena berorientasi pada kepentingan imperialis, di antaranya:
1) Jatah tanah untuk tanaman ekspor melebihi seperlima tanah garapan, apalagi tanahnya subur.
2) Rakyat lebih banyak mencurahkan perhatian, tenaga, dan waktunya untuk tanaman ekspor, sehingga banyak tidak sempat mengerjakan sawah dan ladang sendiri.
3) Rakyat tidak memiliki tanah harus bekerja melebihi 1/5 tahun.
4) Waktu pelaksanaan tanaman ternyata melebihi waktu tanam padi (tiga bulan) sebab tanaman-tanaman perkebunan memerlukan perawatan yang terus-menerus.
5) Setiap kelebihan hasil panen dari jumlah pajak yang harus dibayarkan kembali kepada rakyat ternyata tidak dikembalikan kepada rakyat.
6) Kegagalan panen tanaman wajib menjadi tanggung jawab rakyat/petani.
c. Akibat tanam paksa
1) Bagi Belanda
Bagi Belanda tanam paksa membawa keuntungan melimpah, di antaranya:
a) Kas Belanda menjadi surplus (berlebihan).
b) Belanda bebas dari kesulitan keuangan.
2) Bagi Indonesia
Akibat adanya penyimpangan-penyimpangan pelaksanaan tanam paksa, maka membawa akibat yang memberatkan rakyat Indonesia, yaitu:
a) Banyak tanah yang terbengkalai, sehingga panen gagal.
b) Rakyat makin menderita.
c) Wabah penyakit merajalela.
d) Bahaya kelaparan yang melanda Cirebon memaksa rakyat mengungsi ke daerah lain untuk menyelamatkan diri.
e) Kelaparan hebat di Grobogan, sehingga banyak yang mengalami kematian dan menyebabkan jumlah penduduk menurun tajam.
d. Penentangan tanam paksa
Tanam paksa yang diterapkan Belanda di Indonesia ternyata mengakibatkan aksi penentangan. Orang yang menentang tanam paksa terdiri dari:
1) Golongan pendeta
Golongan ini menentang atas dasar kemanusiaan. Adapun tokoh yang mempelopori penentangan ini adalah Baron Van Hovel.
2) Golongan liberal
Golongan liberal terdiri dari pengusaha dan pedagang, di antaranya:
a) Douwes Dekker dengan nama samaran Multatuli yang menentang tanam paksa dengan mengarang buku berjudul Max Havelaar .
b) Frans Van de Pute dengan mengarang buku berjudul Suiker C onstracten (Kontrak Kerja).
e. Penghapusan pelaksanaan tanam paksa secara bertahap
Di Sumatra Barat ,sistem tanam paksa dimulai sejak tahun 1847, ketika penduduk yang telah lama menanam kopi secara bebas dipaksa untuk menanam kopi untuk diserahkan kepada pemerintah kolonial. Begitu juga di Jawa, pelaksanaan sistem tanam paksa ini dilakukan melalui jaringan birokrasi lokal.
Berkat adanya kecaman dari berbagai pihak, akhirnya pemerintah Belanda menghapus tanam paksa secara bertahap:
1) Tahun 1860 tanam paksa lada dihapus.
2) Tahun 1865 tanam paksa nila dan teh dihapus.
3) Tahun 1870 tanam paksa semua jenis tanaman, dihapus kecuali kopi di Priangan.
Selain di Pulau Jawa, kebijaksanaan yang hampir sama juga dilaksanakan di tempat lain seperti Sumatra Barat, Minahasa, Lampung, dan Palembang. Kopi merupakan tanaman utama di dua tempat pertama. Adapun lada merupakan tanaman utama di dua wilayah yang kedua. Di Minahasa, kebijakan yang sama kemudian juga berlaku pada tanaman kelapa.
2. Undang-Undang Agraria
Dalam pertemuan di parlemen Belanda, Frans van Putte, de Wall, dan Thorbecke yang berasal dari kaum liberal menyampaikan gagasan perlunya menerapkan prinsip liberalisme ekonomi di tanah jajahan. Menurut kaum liberal, kehidupan perekonomian akan berjalan lancar jika ketentuan berikut ini dipatuhi, yaitu:
a. Swasta mempunyai hak untuk memiliki alat-alat produksi.
b. Anggota masyarakat bebas untuk melakukan tindakan ekonomi.
c. Pemerintah tidak mencampuri urusan rumah tangga perekonomian.
Berdasarkan hal tersebut pihak penguasa swasta diberi kesempatan seluas-luasnya menjalankan roda perekonomian di wilayah Hindia-Belanda. Sebagai perwujudan kemenangan kaum liberal, pemerintah Belanda mengeluarkan Undang-Undang Agraria tahun 1870 (Agrarische Wet 1870) yang berisi pokok-pokok aturan sebagai berikut.
a. Gubernur jenderal tidak diperbolehkan menjual tanah.
b. Gubernur jenderal dapat menyewakan tanah menurut ketentuan yang diatur dalam undang-undang.
c. Tanah-tanah diberikan dengan hak penguasaan selama waktu tidak lebih dari 75 tahun sesuai ketentuan.
d. Gubernur jenderal tidak boleh mengambil tanah-tanah yang dibuka oleh rakyat.
Tujuan pemberlakuan Undang-Undang Agraria adalah:
a. Melindungi hak milik petani atas tanahnya dari penguasaan pemodal asing.
b. Memberi peluang kepada pemodal asing untuk menyewa tanah dari penduduk Indonesia.
c. Membuka kesempatan kerja kepada penduduk Indonesia terutama di bidang buruh perkebunan.
Pengaruh positif pemberlakuan Undang-Undang Agraria adalah:
a. Rakyat Indonesia diperkenalkan kepada pentingnya peranan lalu lintas uang (modal) dalam kehidupan ekonomi.
b. Tumbuhnya perkebunan-perkebunan besar meningkatkan jumlah produksi tanaman ekspor jauh melebihi produksi semasa berlakunya sistem tanam paksa, sehingga Indonesia mampu menjadi penghasil kina terbesar nomor 1 di dunia.
c. Rakyat Indonesia merasakan manfaat sarana irigasi dan transportasi yang dibangun pihak perkebunan.
Karena mendapat sorotan tajam, akhirnya pada tahun 1900 pemerintah Belanda menghentikan Undang-Undang Agraria 1870 tersebut.

B . PENGARUH KOLONIALISME DAN IMPERIALISME DI INDONESIA
1. Reaksi Rakyat Indonesia terhadap Upaya Perdagangan Portugis dan Belanda
Menjelang kedatangan bangsa Eropa, masyarakat di wilayah Nusantara hidup dengan tenteram di bawah kekuasaan raja-raja. Kedatangan bangsa-bangsa Eropa di Indonesia mula-mula disambut baik oleh bangsa Indonesia, tetapi lama-kelamaan rakyat Indonesia mengadakan perlawanan karena sifat-sifat dan niat-niat jahat bangsa Eropa mulai terkuak dan diketahui oleh bangsa Indonesia.
Perlawanan-perlawanan yang dilakukan rakyat Indonesia disebabkan orang-orang Barat ingin memaksakan monopoli perdagangan dan berusaha mencampuri urusan kerajaan-kerajaan di Indonesia. Adapun perlawanan-perlawanan tersebut antara lain:
a. Perlawanan rakyat Indonesia terhadap Portugis
Setelah Malaka dapat dikuasai oleh Portugis 1511, maka terjadilah persaingan dagang antara pedagang-pedagang Portugis dengan pedagang di Nusantara. Portugis ingin selalu menguasai perdagangan, maka terjadilah perlawanan-perlawanan terhadap Portugis. Perlawanan tersebut antara lain:
1) Perlawanan di Aceh terhadap Portugis
Sejak Portugis dapat menguasai Malaka, Kerajaan Aceh merupakan saingan terberat dalam dunia perdagangan. Para pedagang muslim segera mengalihkan kegiatan perdagangannya ke Aceh Darussalam. Keadaan ini tentu saja sangat merugikan Portugis secara ekonomis, karena Aceh kemudian tumbuh menjadi kerajaan dagang yang sangat maju. Melihat kemajuan Aceh ini, Portugis selalu berusaha menghancurkannya, tetapi selalu menemui kegagalan. Keberhasilan Aceh untuk mempertahankan diri dari ancaman Portugis disebabkan:
a. Aceh berhasil bersekutu dengan Turki, Persia, dan India.
b. Aceh memperoleh bantuan kapal, prajurit, dan makanan dari pedagang muslim di Pulau Jawa.
c. Kapal Aceh dilengkapi persenjataan yang cukup baik dan prajurit yang tangguh.
Di antara raja-raja Kerajaan Aceh yang melakukan perlawanan adalah:
a. Sultan Ali Mughayat Syah (1514–1528)
Berhasil membebaskan Aceh dari upaya penguasaan bangsa Portugis
b. Sultan Alaudin Riayat Syah ( 1537–1568)
Berani menentang dan mengusir Portugis yang bersekutu dengan Johor.
c. Sultan Iskandar Muda (1607–1636)
Raja Kerajaan Aceh yang terkenal sangat gigih melawan Portugis adalah Iskandar Muda. Pada tahun 1615 dan 1629, Iskandar Muda melakukan serangan terhadap Portugis di Malaka.
Usaha-usaha Aceh Darussalam untuk mempertahankan diri dari ancaman Portugis antara lain:
a. Aceh berhasil menjalin hubungan baik dengan Turki, Persia, dan Gujarat (India),
b. Aceh memperoleh bantuan berupa kapal, prajurit, dan makanan dari beberapa pedagang muslim di Jawa,
c. kapal-kapal dagang Aceh dilengkapi dengan persenjataan yang cukup baik dan prajurit yang tangguh,
d. meningkatkan kerja sama dengan Kerajaan Demak dan Makassar.
Permusuhan antara Aceh dan Portugis berlangsung terus tetapi sama-sama tidak berhasil mengalahkan, sampai akhirnya Malaka jatuh ke tangan VOC tahun 1641. VOC bermaksud membuat Malaka menjadi pelabuhan yang ramai dan ingin menghidupkan kembali kegiatan perdagangan seperti yang pernah dialami Malaka sebelum kedatangan Portugis dan VOC.
Kemunduran Aceh mulai terlihat setelah Iskandar Muda wafat dan penggantinya adalah Sultan Iskandar Thani (1636–1841). Pada saat Iskandar Thani memimpin Aceh masih dapat mempertahankan kebesarannya. Tetapi setelah Aceh dipimpin oleh Sultan Safiatuddin 91641–1675) Aceh tidak dapat berbuat banyak mempertahankan kebesarannya.
2) Ternate melawan Portugis
Pada awalnya Portugis diterima dengan baik oleh raja setempat dan diijinkan mendirikan benteng, namun lama-kelamaan, rakyat Ternate mengadakan perlawanan.
Perlawanan ini terjadi karena sebab-sebab berikut ini:
a) Portugis melakukan monopoli perdagangan.
b) Portugis ikut campur tangan dalam pemerintahan.
c) Portugis ingin menyebarkan agama Katholik, yang berarti bertentangan dengan agama yang telah dianut oleh rakyat Ternate.
d) Portugis membenci pemeluk agama Islam karena tidak sepaham dengan mereka.
e) Portugis sewenang-wenang terhadap rakyat.
f) Keserakahan dan kesombongan bangsa Portugis.
Berdasarkan faktor-faktor tersebut, maka kehendak Portugis ditolak oleh raja Ternate. Rakyat Ternate dipimpin oleh Sultan Hairun bersatu dengan Tidore melawan Portugis, sehingga Portugis dapat didesak. Pada waktu terdesak, Portugis mendatangkan bantuan dari Malaka dipimpin oleh Antoni Galvo, sehingga Portugis mampu bertahan di Maluku.
Pada tahun 1565, rakyat Ternate bangkit kembali di bawah pimpinan Sultan Hairun. Portugis berusaha menangkap Sultan Hairun, namun rakyat bangkit untuk melawan Portugis dan berhasil membebaskan Sultan Hairun dan tawanan lainnya. Akan tetapi Portugis melakukan tindakan licik dengan mengajak Sultan Hairun berunding. Dalam perundingan, Sultan Hairun ditangkap dan dibunuh. Perlawanan rakyat Ternate dilanjutkan di bawah pimpinan Sultan Baabullah (putera Sultan Hairun). Pada tahun 1574 benteng Portugis dapat direbut, kemudian Portugis menyingkir ke Hitu dan akhirnya menguasai dan menetap di Timor-Timur sampai Tahun 1975.
b. Perlawanan rakyat Indonesia terhadap Belanda
1) Perlawanan Mataram  (Perlawanan Sultan Agung)
Kerajaan Mataram mencapai puncak kejayaan pada masa pemerintahan Sultan Agung (1613–1645). Cita-cita Sultan Agung adalah menyatukan kerajaan-kerajaan Jawa di bawah pimpinan Mataram.
Adapun sebab-sebab Mataram menyerang Batavia adalah:
(1) Mengusir Belanda dari tanah air Indonesia.
(2) Belanda sering merintangi perdagangan Mataram di Malaka.
(3) Belanda melaksanakan monopoli perdagangan.
Sultan Agung mengadakan penyerangan ke Batavia pertama kali pada tahun 1628. Pasukan pertama dipimpin oleh Tumenggung Bahurekso. Adapun pasukan kedua dipimpin oleh Tumenggung Agul-Agul, Kyai Dipati Mandurorejo, Kyai Dipati Upusonto, dan Dipati Ukur. Namun serangan tersebut mengalami kekalahan.
Kegagalan serangan pertama tidak mengendorkan semangat melawan Belanda. Sultan Agung menyusun kembali kekuatan untuk melakukan serangan kedua dengan matang dan cermat. Pada Tahun 1629 Sultan Agung kembali menyerang Batavia untuk kedua kalinya di bawah pimpinan Dipati Puger dan Dipati Purbaya.
Serangan kedua juga mengalami kegagalan, sebab persiapan Sultan Agung telah diketahui oleh VOC, gudang-gudang persiapan makanan Sultan Agung dibakar oleh VOC. Dalam peperangan itu Pimpinan VOC Y.P. Coen meninggal akibat penyakit colera, sehingga tentara Mataran mundur takut terserang penyakit. Kemudian perlawanan rakyat Mataram dilanjutkan oleh:
(1) Trunojoyo (1674–1709)
(2) Untung Suropati (1674–1706)
(3) Mangkubumi dan Mas Said (1474–1755)
Pada saat perlawanan Mangkubumi, terjadi kesepakatan damai dengan Belanda dengan ditandatanganinya Perjanjian Giyanti (1755) yang isinya:
(1) Mataram dibagi menjadi dua yaitu Mataram Barat (Jogja) dan Mataram Timur (Surakarta).
(2) Mangkubumi berkuasa di Mataram Barat dan Paku Buwono berkuasa di Mataram Timur (Surakarta).
2) Banten melawan VOC
Banten mencapai puncak kejayaannya pada masa pemerintahan Abdul Fatah yang dikenal dengan nama Sultan Ageng Tirtayasa (1650–1682). Sultan Ageng Tirtayasa mengadakan perlawanan terhadap VOC (1651), karena menghalang-halangi perdagangan di Banten. VOC dalam menghadapi Sultan Ageng Tirtayasa menggunakan politik devide et impera, yaitu mengadu domba antara Sultan Ageng Tirtayasa dengan putranya yang bernama Sultan Haji yang dibantu oleh VOC. Dalam pertempuran ini Sultan Ageng Tirtayasa terdesak dan ditangkap. Kemudian Sultan Haji (putera Sultan Agung Tirtayasa) diangkat menjadi Sultan menggantikan Sultan Ageng Tirtayasa.
Pada Tahun 1750 meletus gerakan perlawanan terhadap pemerintahan Sultan Haji yang dipimpin Kyai Tapa dan Ratu Bagus Buang. Perlawanan dapat dipadamkan berkat bantuan VOC.
Setelah pertempuran selesai, Sultan Haji melakukan perundingan dengan VOC yang isinya:
a) Sultan Haji harus mengganti biaya perang.
b) Banten harus mengakui di bawah kekuasaan VOC.
c) Kecuali VOC, pedagang lain dilarang berdagang di Banten.
d) Kepulauan Maluku tertutup bagi pedagang Banten.
3) Makassar melawan VOC
Makassar berkembang pesat dan mencapai puncak kejayaan pada masa pemerintahan Sultan Hasanuddin (1654–1659). Sultan Hasanuddin menolak monopoli yang dilakukan oleh VOC, sehingga terjadilah perang dengan VOC. Peperangan berlangsung tiga kali. Pertama, terjadi pada tahun 1633, di mana VOC berusaha memblokade Makassar untuk menghentikan arus keluar masuk perdagangan di Makassar, namun usaha ini belum berhasil. Pertempuran kedua terjadi pada tahun 1654, serangan ini juga belum berhasil.
Pertempuran ketiga merupakan pertempuran besar yang terjadi pada tahun 1667. Dalam perang ini VOC melaksanakan politik devide et impera , yaitu mengadu domba antara Sultan Hasanuddin dengan Aru Palaka (Raja Bone).
Akhirnya, pada waktu itu Sultan Hasanuddin dipaksa menandatangani perjanjian Bongaya (1667) yang isinya:
a) Makassar mengakui kekuasaan VOC.
b) VOC memegang monopoli perdagangan di Makassar.
c) Aru Palaka dijadikan Raja Bone.
d) Makassar harus melepaskan Bugis dan Bone.
e) Makassar harus membayar biaya perang VOC.
Karena kegigihannya melawan VOC, Sultan Hasanuddin dijuluki “Ayam Jantan dari Timur”.
4) Perlawanan Diponegor o (1825–1830)
Perang Diponegoro mulai meletus di Tegalrejo, Jogjakarta dan meluas hampir ke seluruh Jawa. Bupati-bupati yang ada di bawah pengaruh Mataram ikut menyatakan perang terhadap Belanda. Maka perang Diponegoro sering disebut perang Jawa. Pangeran Diponegoro adalah putera sulung Sultan Hamengku Buwono III yang dilahirkan pada Tahun 1785. Ketika masih kecil bernama Pangeran Ontowiryo.
Sebab-sebab umum Perang Diponegoro:
a) Penderitaan rakyat sangat berat karena adanya bermacam-macam pajak.
b) Raja dan kalangan istana benci kepada Belanda karena wilayah Mataram makin dipersempit.
c) Ulama kecewa karena peradaban Barat mulai memasuki kalangan Islam.
d) Bangsawan kecewa karena tidak boleh menyewakan tanahnya.
e) Belanda ikut campur dalam urusan pemerintahan.
Adapun sebab-sebab khusus perang Diponegoro adalah rencana pembuatan jalan yang melintasi tanah makam leluhur pengeran Diponegoro tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada Pangeran Diponegoro.
Dalam perang Diponegoro, Belanda mengalami banyak kesulitan. Bahkan Belanda mengakui perang Diponegoro merupakan perang terberat dan memakan biaya yang besar. Belanda menggunakan siasat benteng stelsel dalam melumpuhkan perlawanan Pangeran Diponegoro.
Tujuan dari sistem benteng stelsel adalah:
a) Mempersempit ruang gerak pasukan Diponegoro.
b) Memecah belah pasukan Diponegoro.
c) Mencegah masuknya bantuan untuk pasukan Diponegoro.
d) Bagi Belanda sendiri dapat memperlancar hubungan antara Belanda jika mendapat serangan dari pasukan Diponegoro.
e) Memperlemah pasukan Diponegoro.
Sistem benteng stelsel ternyata belum berhasil mematahkan perlawanan Diponegoro. Kemudian Belanda mendatangkan pasukan dari daerah lain dan membujuk para pembantu Diponegoro untuk menyerah. Dengan siasat itu, para pembantu Pangeran Diponegoro sebagian menyerah, tetapi belum berhasil menangkap Pangeran Diponegoro.
Belanda menggunakan siasat baru dengan sayembara, tetapi juga belum berhasil. Pada tahun 1830 Belanda mengadakan tipu muslihat dengan mengajak Pangeran Diponegoro untuk berunding. Dalam perundingan itu Pangeran Diponegoro ditangkap. Setelah ditangkap Pangeran Diponegoro dibawa ke Semarang, kemudian diasingkan ke Batavia/Jakarta. Pada tanggal 3 Mei 1830 Pangeran Diponegoro dipindahkan ke Manado, dan pada tahun 1834 dipindahkan ke Makassar dan wafat di Makassar pada tanggal 8 Januari 1855.
5) Perang Padri (1821–1837)
Pada abad ke-19 Islam berkembang pesat di daerah Minangkabau. Tokoh-tokoh Islam berusaha menjalankan ajaran Islam sesuai Al-Qur'an dan Al-Hadis. Gerakan mereka kemudian dinamakan gerakan Padri. Gerakan ini bertujuan memperbaiki masyarakat Minangkabau dan mengembalikan mereka agar sesuai dengan ajaran Islam. Gerakan ini mendapat sambutan baik di kalangan ulama, tetapi mendapat pertentangan dari kaum adat.
Sebab umum terjadinya perang Padri adalah
a) Pertentangan antara kaum Padri dan kaum adat.
b) Belanda membantu kaum adat.
Perang pertama antara kaum Padri dan kaum adat terjadi di Kota Lawas, kemudian meluas ke kota lain. Pemimpin kaum Padri antara lain Dato’ Bandaro, Tuanku Nan Cerdik, Tuanku Nan Renceh, Dato’ Malim Basa (Imam Bonjol). Adapun kaum adat dipimpin oleh Dato’ Sati. Pada perang tersebut kaum adat terdesak, kemudian minta bantuan Belanda.
Perang yang terjadi dapat dibagi menjadi dua tahap.
a) Tahap pertama (1821–1825)
Pada tahap ini, peperangan terjadi antara kaum Padri dan kaum adat yang dibantu oleh Belanda. Menghadapi Belanda yang bersenjata lengkap, kaum Padri menggunakan siasat gerilya. Kedudukan Belanda makin sulit, kemudian membujuk kaum Padri untuk berdamai. Pada tanggal 15 Nopember 1825 di Padang diadakan perjanjian perdamaian dan tentara Belanda ditarik dari Sumatra dan dipusatkan untuk menumpas perlawanan Diponegoro di Jawa.
b) Tahap kedua (1830–1837)
Setelah perang Diponegoro selesai, Belanda mulai melanggar perjanjian dan perang Padri berkobar kembali. Pada perang ini, kaum Padri dan kaum adat bersatu melawan Belanda. Mula-mula kaum Padri mendapat banyak kemenangan. Pada tahun 1834 Belanda mengerahkan pasukan untuk menggempur pusat pertahanan kaum Padri di Bonjol. Pada tanggal 25 Oktober 1837, Tuanku Imam Bonjol tertangkap, kemudian diasingkan di Minahasa sampai wafatnya. Dengan menyerahnya Imam Bonjol bukan berarti perang selesai, perang tetap berlanjut walaupun tidak lagi mengganggu usaha Belanda untuk menguasai Minangkabau.
Di daerah-daerah lain juga terjadi perlawanan terhadap Belanda antara lain:
1) Perlawanan Aceh (1973–1904).
2) Perlawanan Pattimura.
3) Perlawanan Bali/puputan margarana (1846–1849).
4) Perlawanan di Batak (Tapanuli) dipimpin Sisingamangaraja XII pada tahun 1878–1907.
5) Perlawanan di Lampung dilakukan oleh Raden Intan I (1826) dan Imba Kusuma. (1832), serta Raden Intan II (1834).
6) Perlawanan di Palembang tahun 1819–1825 dipimpin oleh Sultan Najamudin dan Sultan Badarudin.
7) Perlawanan di Bone di bawah pimpinan Raja Bone Supa dan Ternate.
Perlawanan dilakukan pula oleh para petani berupa protes petani kepada Belanda yang disebut gerakan sosial. Penyebab terjadinya protes petani ini karena pemerasan dan penindasan oleh Belanda dan adanya kepercayaan akan datangnya ratu adil.
Perlawanan petani itu antara lain terjadi di:
1) Purwakarta pada tahun 1913, di mana para petani ramai-ramai mendatangi bupati menuntut pengurangan cukai.
2) Babakan sawah pada tahun 1913 yang dipimpin oleh Eming.
3) Condet, Surabaya dipimpin oleh Entong Gendut.
4) Tangerang, Jawa Barat pada tahun 1924 dipimpin oleh Kyai Kasan Mukmin.
5) Kediri, Jawa Timur pada tahun 1907 dipimpin oleh Dermojoyo.

C. PERKEMBANGAN AGAMA NASRANI
Sejak abad ke-15 Paus di Roma memberi tugas kepada misionaris bangsa Portugis dan Spanyol untuk menyebarkan agama Katholik. Kemudian bangsa Belanda pun tertarik untuk menyebarkan ajaran agama Kristen Protestan dengan mengirimkan para zending di negeri-negeri jajahannya.
1. Misionaris Portugis di Indonesia
Pada abad ke-16 kegiatan misionaris sangat aktif menyampaikan kabar Injil ke seluruh penjuru dunia dengan menumpang kapal pedagang Portugis dan Spanyol. Salah seorang misionaris yang bertugas di Indonesia terutama Maluku adalah Fransiscus Xaverius (1506–1552). Ia seorang Portugis yang membela rakyat yang tertindas oleh jajahan bangsa Portugis. Di kalangan pribumi ia dikenal kejujuran dan keikhlasannya membantu kesulitan rakyat. Ia menyebarkan ajaran agama Katholik dengan berkeliling ke kampung-kampung sambil membawa lonceng di tangan untuk mengumpulkan anak-anak dan orang dewasa untuk diajarkan agama Katholik. Kegiatan misionaris Portugis tersebut berlangsung di Kepulauan Maluku, Sulawesi Utara, Nusa Tenggara Timur, Pulau Siau, dan Sangir, kemudian menyebar ke Kalimantan dan Jawa Timur.
Penyebaran agama Katholik di Maluku menjadi tersendat setelah terbunuhnya Sultan Hairun yang menimbulkan kebencian rakyat terhadap semua orang Portugis. Setelah jatuhnya Maluku ke tangan Belanda, kegiatan misionaris surut dan diganti kegiatan zending Belanda yang menyebarkan agama Kristen Protestan.
2. Zending Belanda di Indonesia
Pada abad ke-17 gereja di negeri Belanda mengalami perubahan, agama Katholik yang semula menjadi agama resmi negara diganti dengan agama Kristen Protestan. Pemerintah Belanda melarang pelaksanaan ibadah agama Katholik di muka umum dan menerapkan anti Katholik, termasuk di tanah-tanah jajahannya.
VOC yang terbentuk tahun 1602 mendapat kekuasaan dan tanggung jawab memajukan agama. VOC mendukung penyebaran agama Kristen Protestan dengan semboyan  “siapa punya negara, dia punya agama ”, kemudian VOC menyuruh penganut agama Katholik untuk masuk agama Kristen Protestan. VOC turut membiayai pendirian sekolah-sekolah dan membiayai upaya menerjemahkan injil ke dalam bahasa setempat. Di balik itu para pendeta dijadikan alat VOC agar pendeta memuji-muji VOC dan tunduk dengan VOC. Hal tersebut ternyata sangat menurunkan citra para zending di mata rakyat, karena VOC tidak disukai rakyat. Tokoh zending di Indonesia antara lain Ludwig Ingwer Nommensen, Sebastian Danckaerts, Adriaan Hulsebos, dan Hernius.
Kegiatan zending di Indonesia meliputi:
a. Menyebarkan agama Kristen Protestan di Maluku, Sangir, Ta- laud, Timor, Tapanuli, dan kota-kota besar di Jawa dan Sumatra.
b. Mendirikan Nederlands Zendeling Genootschap (NZG), yaitu perkumpulan pemberi kabar Injil Belanda yang berusaha menyebarkan agama Kristen Protestan, mendirikan wadah gereja bagi jemaat di Indonesia seperti Gereja Protestan Maluku (GPM), Gereja Kristen Jawa (GKJ), Huria Kristen Batak Protestan (HKBP), dan mendirikan sekolah-sekolah yang menitikberatkan pada penyebaran agama Kristen Protestan.
3. Wilayah Persebaran Agama Nasrani di Indonesia pada Masa Kolonial
Saat VOC berkuasa, kegiatan misionaris Katholik terdesak oleh kegiatan zending Kristen Protestan, dan bertahan di Flores dan Timor. Namun sejak Daendels berkuasa, agama Katholik dan Kristen Protestan diberi hak sama, dan mulailah misionaris menyebarkan kembali agama Katholik terutama ke daerah-daerah yang belum terjangkau agama-agama lain.
Penyebaran agama Kristen Protestan di Maluku menjadi giat setelah didirikan Gereja Protestan Maluku (GPM) tanggal 6 September 1935. Organisasi GPM menampung penganut Kristen Protestan di seluruh Maluku dan Papua bagian selatan. Penyebaran agama Kristen menjangkau Sulawesi Utara di Manado, Tomohon, Pulau Siau, Pulau Sangir Talaud, Tondano, Minahasa, Luwu, Mamasa dan Poso, serta di Nusa Tenggara Timur yang meliputi Timor, Pulau Ende, Larantuka, Lewonama, dan Flores. Adapun persebaran agama Katholik di Jawa semula hanya berlangsung di Blambangan, Panarukan, Jawa Timur. Namun, kemudian menyebar ke wilayah barat, seperti Batavia, Semarang, dan Jogjakarta.
Agama Kristen Protestan di Jawa Timur berkembang di Mojowarno, Ngoro dekat Jombang. Di Jawa Tengah meliputi Magelang, Kebumen, Wonosobo, Cilacap, Ambarawa, Salatiga, Purworejo, Purbalingga, dan Banyumas. Di Jawa Barat pusat penyebaran agama Kristen terdapat di Bogor, Sukabumi, dan Lembang (Bandung). Di Sumatra Utara masyarakat Batak yang menganut agama Kristen berpusat di Angkola Sipirok, Tapanuli Selatan, Samosir, Sibolga, Buluh Hawar di Karo, Kabanjahe, Sirombu, dan kepulauan Nias. Kegiatan agama Kristen pada masyarakat Batak dipusatkan pada organisasi HKBP. Adapun di Kalimantan Selatan agama Kristen berkembang di Barito dan Kuala Kapuas. Di Kalimantan Barat umat Nasrani banyak terdapat di Pontianak. Di Kalimantan Timur banyak terdapat di Samarinda, Kalimantan Tengah di pemukiman masyarakat Dayak desa Perak dan Kapuas Kahayan.
Faktor-faktor penyebab sulitnya perkembangan agama Kristen di Indonesia pada waktu itu adalah:
a) Pada waktu itu agama Kristen dianggap identik dengan agama penjajah.
b) Pemerintah kolonial tidak menghargai prinsip persamaan derajat manusia.
c) Sebagian besar rakyat Indonesia telah menganut agama lain.
Oleh karena itulah upaya penyebaran dilakukan di daerah-daerah yang belum tersentuh agama lainnya. Juga dilakukan dengan mengadakan tindakan-tindakan kemanusiaan seperti mendirikan rumah sakit dan sekolah. Akhirnya berkat kerja keras kaum misionaris dan zending, agama Kristen dapat berkembang di Indonesia sampai sekarang.

PERKEMBANGAN DAN PENGARUH KOLONIALISME DAN IMPERIALISME BARAT Rating: 4.5 Diposkan Oleh: ROBINN

0 komentar:

Posting Komentar