PAJAK

A. PENGERTIAN PAJAK
Apakah pengertian pajak? Apakah pemerintah juga memungut iuran dari masyarakat selain pajak? Apa perbedaan pajak dengan pungutan resmi lainnya? Berikut diuraikan beberapa pengertian tentang pajak.
1. Prof. Dr. Rochmat Sumitro, S.H., pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum dan surplusnya digunakan untuk “public saving” yang merupakan sumber utama untuk membiayai “public investment’.
2. Ray M. Sommer, pajak adalah pengalihan sumber-sumber dari sektor swasta ke sektor pemerintah, yang wajib dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan lebih dahulu dan tanpa mendapatkan imbalan yang langsung, sehingga daripadanya pemerintah dapat melaksanakan tugasnya untuk mencapai tujuan ekonomi dan sosial.
3. Menurut UU No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum
dan Tata Cara Perpajakan Indonesia, yang telah disempurnakan menjadi UU No. 16 Tahun 2000, pajak adalah iuran wajib yang dibayar oleh wajib pajak berdasarkan norma-norma hukum untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran kolektif guna meningkatkan kesejahteraan umum yang balas jasanya tidak diterima secara langsung.
Adapun ciri-ciri pajak sebagai berikut.
1. Iuran wajib yang dikenakan kepada masyarakat wajib pajak.
2. Iuran wajib yang ditetapkan dengan norma-norma  atau aturan hukum.
3. Dipergunakan untuk membiayai kepentingan umum.
4. Bertujuan meningkatkan kesejahteraan  masyarakat.
5. Balas jasanya tidak diterima secara langsung.
Selain pajak, pemerintah juga melakukan pungutan resmi berupa retribusi. Retribusi merupakan pungutan yang dikenakan kepada masyarakat yang menggunakan fasilitas yang disediakan negara. Pungutan tentang restribusi diatur melalui UU No. 19 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi.

B. FUNGSI PAJAK
Secara umum pajak memiliki empat peranan/fungsi dalam pembangunan, yaitu:
1. Sebagai Sumber Pendapatan Negara
Dengan pembayaran pajak, negara akan memiliki dana yang cukup untuk melakukan penyelenggaraan pemerintahan dan melakukan pembangunan.
2. Sebagai Alat Pemerataan Ekonomi
Melalui pajak, pemerintah dapat melakukan subsidi kepada rakyat-rakyat kecil.
3. Sebagai Pengatur Kegiatan Ekonomi
Melalui pajak, pemerintah dapat mengatur kegiatan konsumsi, distribusi, produksi, ekspor, dan impor.
4. Sebagai Alat Stabilitas Perekonomian
Dengan pajak, pemerintah dapat mendorong pertumbuhan industri baru dengan cara menurunkan atau membesarkan pajak bagi industri-industri yang langka, tetapi banyak dibutuhkan masyarakat, sehingga dapat menjaga stabilitas ekonomi.
Bentuk kebijakan pemerintah dalam mengatur  kegiatan ekonomi melalui pajak  dapat dilakukan:
1. Menaikkan pajak impor dan membebaskan pajak ekspor dengan tujuan melindungi dan meningkatkan daya saing produksi dalam negeri.
2. Melakukan pungutan pajak penghasilan atas golongan yang berpenghasilan tinggi untuk meningkatkan keadilan sosial dengan jalan pemerataan pendapatan.
3. Memungut tarif pajak rendah bagi perusahaan yang baru berdiri dan industri kecil untuk meningkatkan kemampuan memperluas usaha, dan menyerap tenaga kerja.

C. JENIS-JENIS PAJAK
1. Berdasarkan Pihak yang Menanggung
Berdasarkan pihak yang menanggung, ada 2 macam pajak:
a. Pajak  l angsung, misalnya Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Bumi Bangunan (PBB).
b. Pajak tidak langsung, misalnya Pajak Penjualan (PPn), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Bea Materai, Cukai, Pajak Penjualan Barang Mewah (PPn-BM).
2. Berdasarkan Pihak yang Memungut
Berdasarkan pihak yang memungut, pajak dibedakan menjadi:
a. Pajak negara, misalnya Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Bumi Bangunan (PBB), Pajak Penjualan (PPn), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Bea Materai, Cukai, Pajak Penjualan Barang Mewah (PPn-BM).
b. Pajak daerah, misalnya retribusi parkir, pajak tontonan, pajak reklame, retribusi terminal.
3. Berdasarkan Sifatnya
Berdasarkan sifatnya, pajak dibedakan:
a. Pajak objektif , misalnya Pajak Penghasilan (PPh).
b. Pajak subjektif, misalnya Pajak Bumi Bangunan (PBB), Pajak Penjualan (PPn), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan Barang Mewah (PPn-BM).

D. SISTEM PERPAJAKAN DI INDONESIA
Sistem perpajakan adalah cara-cara yang digunakan oleh suatu negara dalam melaksanakan pemungutan pajak kepada masyarakat. Untuk dapat melaksanakan sistem perpajakan dengan baik, ada beberapa hal yang perlu diketahui yang berhubungan dengan pajak, antara lain sebagai berikut.
1. Kriteria Pemungutan Pajak
Sistem pajak yang baik harus memiliki kriteria-kriteria sebagai berikut.
a. Distribusi beban pajak harus adil, artinya setiap orang harus menanggung beban pajak sesuai dengan kemampuannya yang wajar.
b. Beban pajak harus lebih seminimal mungkin, artinya beban pajak tidak boleh memberatkan wajib pajak, sehingga menghambat usahanya.
c. Pajak harus dapat memperbaiki ketidakefisienan, artinya dengan adanya beban pajak, wajib pajak terdorong untuk bekerja secara efisien.
d. Pajak harus mampu melakukan stabilisasi dan pertumbuhan ekonomi, artinya dengan diterapkannya pajak, ekonomi nasional dapat stabil dan berkembang dengan baik.
e. Sistem pajak harus dimengerti oleh wajib pajak artinya sistem pajak jangan sampai mempersulit wajib pajak dalam membayarnya.
f. Biaya administrasi dan biaya pelaksanaannya haruslah sesedikit mungkin, artinya jangan sampai biaya operasional pajak melebihi besarnya pajak yang diterima.
g. Memiliki kepastian, artinya sistem pajak harus dapat menjamin tentang cara, prosedur, dan jumlah pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak.
h. Dapat dilaksanakan, artinya sistem pajak harus mudah, sederhana, dan dapat dilaksanakan oleh instansi pemungut pajak.
i. Dapat diterima, artinya wajib pajak dapat menerima kewajiban membayar pajak dengan penuh kesadaran.
2. Unsur-unsur Pajak
Unsur-unsur pajak, antara lain sebagai berikut.
a. Subjek pajak, yaitu orang/badan yang menurut undang-undang dibebani pajak.
b. Wajib pajak, yaitu orang/badan yang menurut undang-undang diharuskan melakukan tindakan-tindakan perpajakan seperti mencari/mendapatkan nomor pokok wajib pajak (NPWP) di kantor Dirjen Pajak, menghitung besarnya pajak, dan menyetorkan pajak ke kas negara.
c. Objek pajak, yaitu benda/barang atau sesuatu yang menjadi sasaran pajak. Contoh: rumah, penghasilan, mobil, dan lain-lain.
d. Tarif pajak, adalah dasar pengenaan besarnya pajak  yang harus dibayar subjek pajak terhadap objek pajak yang menjadi tanggungannya. Tarif pajak pada umumnya dinyatakan dengan  persentase.
Menurut besar kecilnya pajak yang harus dibayar, tarif pajak dihitung dengan sistem:
1) Proporsional: Tarif pajak yang persentasenya tetap/sama untuk setiap jenis objek pajak. Di mana makin besar pendapatan  yang diterima oleh seorang wajib pajak, maka makin besar pula pajak yang seharusnya dibayarkan. Misalnya tarif pajak pertambahan nilai (PPN) sebesar 5 %, jika dasar pengenaan pajak sebesar Rp 4.000.000,00, maka besar pajak PPN = Rp 200.000,00, dan jika dasar pengenaan pajak sebesar Rp 8.000.000,00, maka besar pajak PPN = Rp 400.000,00.
2) Progresif: Tarif pajak yang persentasenya makin besar jika objek pajak bertambah. Di mana jika makin besar pendapatan yang diperoleh wajib pajak, maka makin besar pula persentase pajak yang  harus dibayar. Misalnya dasar pengenaan pajak Rp 8.000.000,00 sebesar 5%, maka jumlah pajak yang harus dibayar adalah 5% dari Rp 8.000.000,00 = Rp 400.000,00. Jika dasar pengenaan pajak menjadi Rp16.000.000,00 (meningkat 2 x semula), maka pajak yang semula 5 % mengalami peningkatan tarif menjadi 10% sehingga besar pajak yang harus dibayar adalah 10% Rp 16.000.000,00 = Rp 1.600.000,00 dan seterusnya.
3) Degresif: Tarif pajak yang makin rendah jika objek pajaknya bertambah. Jika makin tingi penghasilan wajib pajak, maka pajak yang harus dibayar justru makin rendah. Misalnya dasar pengenaan pajak sebesar Rp 8.000.000,00 tariff pajaknya 20% = Rp 1.600.000,00 maka jika dasar pengenaan pajak sebesar Rp 16.000.000,00 (meningkat 2 x semula) tarif pajak dikurangi 5%, jadi besar pajak yang dibayar = 15% Rp 16.000.000,00 = Rp 2.400.000,00 tetapi jika dasar pengenaan pajak sebesar Rp 24.000.000,00 (3 x semula), maka besarnya pajak adalah 10% dari Rp 24.000.000,00 = Rp 2.400.000,00, dan jika penghasilannya Rp 32.000.000,00, maka pajak yang dikenakan hanya 5% x Rp 32.000.000,00 = Rp 1.600.000,00.
3. Pajak yang Ditanggung Keluarga
Secara umum pajak yang harus ditanggung keluarga adalah Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
a. Pajak Penghasilan (PPh)
1) Pengertian
Pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan pada subjek pajak untuk setiap objek pajak yang diterimanya
2) Dasar
Dasar pungutan pajak penghasilan adalah UU No. 17 Tahun 2000 yang berisi tentang subjek pajak, objek pajak, penghasilan kena pajak (PKP), dan tarif pajak.
3) Subjek
Subjek pajak  penghasilan, adalah orang atau badan  yang dikenai pajak sesuai dengan ketentuan. Subjek pajak meliputi :
a) Orang  pribadi atau warisan yang belum dibagi.
b) Badan, seperti Perseroan Terbatas (PT), CV, Firma, BUMN, Koperasi, Yayasan.
c) Bentuk Usaha Tetap (BUT), yaitu tempat menjalankan usaha secara teratur yang didirikan oleh badan / perusahaan di luar negeri.
4) Objek
Objek pajak penghasilan adalah setiap penghasilan yang diterima oleh subjek pajak, misalnya gaji, honorarium, komisi, bonus, bunga, pensiun, hadiah dari undian, laba usaha.
5) Penghasilan Kena Pajak (PKP)
Penghasilan Kena Pajak (PKP) adalah penghasilan yang akan diperhitungkan besar pajaknya yang terlebih dahulu dikurangi dengan penghasilan tidak kena pajak (PTKP).
Adapun besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak (PKTP) per tahun menurut UU No. 17 Tahun 2000 adalah:
a) Untuk wajib pajak orang pribadi adalah Rp 2.880.000,00.
b) Tambahan untuk wajib pajak yang telah menikah adalah Rp 1.440.000,00.
c) Tambahan untuk  suami istri yang berpenghasilan adalah Rp 2.880.000,00.
d) Tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah (ayah, ibu, anak sekandung) semenda (mertua, anak tiri) serta anak angkat  yang menjadi tanggungan sepenuhnya bagi wajib pajak paling banyak 3 (tiga) orang untuk sekeluarga sebesar Rp 1.440.000,00.
Untuk tarif bagi wajib pajak  pribadi dalam negeri adalah sebagai berikut :
a) Penghasilan sampai Rp 25.000.000,00 pajak sebesar 5%.
b) Di atas Rp 25.000.000,00 sampai dengan Rp 50.000.000,00 tarif pajak sebesar  10%.
c) Di atas Rp 50.000.000,00 sampai dengan Rp 100.000.000,00 tarif  pajak sebesar 15%.
d) Di atas Rp 100.000.000,00 sampai Rp 200.000.000,00  tarif pajak sebesar 25% .
e) Penghasilan di atas Rp 200.000.000,00  tarif pajak sebesar 35%.
Untuk tarif pajak terhadap wajib pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap adalah sebagai berikut:
a) Pendapatan sampai dengan Rp 50.000,00 tarif pajak PPh = 10%.
b) Pendapatan di atas Rp 50.000.000,00 sampai dengan Rp 100.000.000,00 tarif pajak  15%.
c) Pendapatan di atas Rp 100.000.000,00 tarif pajak sebesar 30%.
6) Cara menghitung besar pajak penghasilan
Misalnya Pak Edo sebagai seorang manajer di sebuah perusahaan multinasional memperoleh gaji sebesar Rp 11.000.000,00 setiap bulan. Ia telah menikah dan memiliki seorang anak, maka besarnya pajak PPh (pajak penghasilan) Pak Edo adalah:
a) Penghasilan  per bulan sebelum kena pajak = Rp 11.000.000,00.
b) Penghasilan per tahun sebelum kena pajak = 12 x Rp 11.000.000,00 = Rp 132.000.000,00
c) Penghasilan tidak kena pajak (PTKP)  adalah:
– wajib pajak sebesar Rp 2.880.000,00;
– wajib pajak kawin Rp 1.440.000,00;
– anak Rp 1.440.000,00;
Jadi, jumlah Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) = Rp 5.760.000,00, maka penghasilan yang kena pajak  (PKP) adalah = Rp 132.000.000,00 – Rp 5.760.000,00 = Rp 126.240.000,00
d) PPh dalam 1 tahun =
15% x  Rp 100.000.000,00 = Rp 15.000.000,00
25% x  Rp 126.240.000,00 = Rp 6.560.000,00
– Jadi, jumlah PPh per tahun = Rp (15.000.000,00 + 6.560.000,00) = Rp 21.560.000,00
– Jumlah pajak PPh per bulan = Rp 21.560.000,00 : 12 = Rp 1.796.666,67 (pembulatan)
Dengan demikian,  gaji bersih yang diterima Pak Edo setiap bulannya adalah Rp 11.000.000,00 – Rp 1.796.666,67 = Rp 9.203.333,33
b. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
1) Pengertian
Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah pajak yang dikenakan pada subjek pajak atau kepemilikan tanah beserta bangunan yang berdiri di atasnya.
2) Dasar
Dasar  pungutan pajak PBB UU No. 12 Tahun 1985 dan UU No. 12 Tahun 1994.
3) Objek
Objek pajak PBB  adalah bumi dan bangunan. Adapun yang termasuk bumi antara lain kebun, pekarangan, sawah, dan yang termasuk bangunan antara lain rumah, kolam renang, galangan kapal, kilang minyak, jalan tol,pagar mewah, jalan lingkungan.

PAJAK Rating: 4.5 Diposkan Oleh: ROBINN

0 komentar:

Posting Komentar